Para kepala desa (kades) di Kabupaten Serang diminta mereplikasi (menggandakan) program kampung Keluarga Berencana (KB) untuk diterapkan di desanya. Ini sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan melalui pengendalian jumlah penduduk. Namun sebelum konsep itu diterapkan agar dibicarakan dulu dengan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Pembangunan dan Anak ( DKBPPPA) Kabupaten Serang.
“ Kita (Kabupaten Serang) baru punya 30 kampung KB dari 326 desa di Kabupaten Serang. Bagaimana (persoalan kemiskinan) bisa selesai kalau hanya mengandalkan dinas ? “ kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, saat sambutan Gebyar KB PKK dan Pencanangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Serang di Halaman Kantor Kecamatan Tunjung Teja pada Hari Selasa 18 April 2017 lalu.
Tahun ini, jumlah kampung yang dicanangkan sebagai Kampung KB sebanyak 29 kampung tersebar di 29 desa di Kabupaten Serang. Diantaranya di Kampung Serahan RT.01 dan RT.02 Desa Sukasari, Kecamatan Tunjungteja.
Untuk diketahui, acara ini digelar oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Serang dengan DKBPPPA Kabupaten Serang. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat Pemkab Serang, diantaranya Kepala DKBPPPA Oyon Suryono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Kabupaten Serang dr. Sri Nurhayati dan Direktur RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Serang dr. Agus Gusmara.
Menurut Tatu, inti persoalan di Kabupaten Serang adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Angka kelahiran paling banyak pada keluarga miskin. Jika itu tidak segera diselesaikan, kemiskinan akan kian bertambah. “ Dengan semakin banyak kelahirandi masyarakat miskin ini semakin besar yang tidak lulus sekolah, “ terangnya.
Ia mengatakan, kampung KB ini merupakan kampung yang tak hanya dibina oleh DKBPPPA, tapi juga organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) lain. “ Tugas dinas lain pun harus masuk, harus searah. Soal pemberdayaan ekonomi misalnya itu bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, “ katanya.
Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang Oyon Suryono mengatakan, kampung KB ini merupakan keterpaduan lintas OPD yang diharapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan di kampung tersebut, sehingga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut dia, kampung yang dipilih sebagai kampung KB dengan persyaratan di antara kampung, kepesertaan KB rendah, pendidikan rendah, kemiskinan tinggi dan buta huruf juga masih tinggi.
Kepala Desa Sukasari Muhammad Rohim mengatakan, desanya yang berada di perbatasan Kabupaten Lebak dan Pandeglang ini tingkat pendidikan warganya masih rendah. Yakni 120 orang tidak tamat SD, 210 orang tidak tamat SMP, dan 310 tidak tamat SMA. Kemudian ada 67 rumah tidak layak huni dan 72 kepala keluarga (KK) miskin.
Kepala BKKBN Perwakilan Banten Busmar Edisyaf mengatakan untuk tahun ini direncanakan sebanyak 155 kampung KB di Provinsi Banten. “ Ini pencanangan kegiatan keempat dari sebelumnya yakni di Lebak, Pandeglang dan Kota Serang, “ ujarnya.