Sebanyak 400 ribu warga kelas ekonomi menengah di Kabupaten Serang belum mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Warga yang secara keuangan mampu yang didominasi pekerja informal seperti petani, nelayan dan pedagang itu belum sadar pentingnya BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu tempat pelayanan BPJS Kesehatan pun masih kurang.
“ Itu dikejar melalui pendaftaran mandiri. Bisa dilakukan baik melalui kantor-kantor kita dicabang –cabang maupun KLOK (Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota), “ kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII Benjamin Saut saat Launching Penyerahan Kartu JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat) / BPJS Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APBN ) di Lapangan Tenis Indoor Pemkab Serang pada Rabu 19 April 2017 lalu.
Untuk diketahui bahwa di Kabupaten Serang jumlah penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN KIS sebanyak 480 ribu orang. Sedangkan jumlah PBI dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sebanyak 20.026 orang.
Menurut dia, sekarang tempat pelayanan BPJS Kesehatan bisa dilakukan diluar KLOK, yakni di 67 mall di Indonesia. Kalau di Serang ini di Mall Of Serang (MOS). Selain itu juga ada 41 kader JKN-KIS (BPJS Kesehatan) yang menerima pendaftaran kepesertaan BPJS.
“ Kemudian ada drop box dimana peserta bisa masukkan ke drop box tersebut, kemudian nanti kader akan mengambil dan mendaftarkan dan mengirimkan kartu BPJS Kesehatan langsung kerumah, “ ujarnya.
Ia berharap kesadaran masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. “ Saya berharap kepada yang mampu segera mendaftar, supaya dengan gotong royong semua dapat tertolong dan mereka tentunya dapat teratasi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, ‘ katanya.
Pihaknya akan berupaya agar kelas menengah ke atas masuk BPJS Kesehatan melalui dinas terkait, seperti untuk kalangan petani melalui dinas Pertanian,
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan bahwa masyarakat menengah harus diajak menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Karena bagaimanapun juga program pemerintah harus ada subsisi silang dari masyarakat sendiri.
Kalangan menengah keatas bisa mensubsidi masyarakat ekonomi bawah. Karena masyarakat tidak mampu secara ekonomi sangat rentan masalah kesehatan, sehingga sering berobat ketimbang masyarakat menengah keatas. Karena masyarakat menengah keatas mampu menjaga kesehatan dan sadar akan pola hidup sehat.
“ Jadi sangat berarti kelas menengah atas ini bagi BPJS supaya anggaran pemerintah pusat juga tidak membengkak untuk pelayanan kesehatan, “ ujarnya. Terkait BPJS Kesehatan untuk warga miskindi Kabupaten Serang, kata Tatu seharusnya mereka sudah menjadi peserta. Tapi karena ada pendistribusian BPJS Kesehatan yang tak tepat akibat pendataannya keliru, masih ada yang belum menjadi peserta.
“ Pemkab Serang masih menganggarkan untuk mereka yakni Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Dari surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, kalau yang sakit kita Back Up. Ini kedepan bisa kita cocer semuaoleh BPJS. Kita juga berupaya untuk BPJS Mandiri, kita masukkan dengan anggaran APBD, misal kader Posyandu, “ ujarnya.
Sebanyak 400 ribu warga kelas ekonomi menengah di Kabupaten Serang belum mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Warga yang secara keuangan mampu yang didominasi pekerja informal seperti petani, nelayan dan pedagang itu belum sadar pentingnya BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu tempat pelayanan BPJS Kesehatan pun masih kurang.
“ Itu dikejar melalui pendaftaran mandiri. Bisa dilakukan baik melalui kantor-kantor kita dicabang –cabang maupun KLOK (Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota), “ kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII Benjamin Saut saat Launching Penyerahan Kartu JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat) / BPJS Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APBN ) di Lapangan Tenis Indoor Pemkab Serang pada Rabu 19 April 2017 lalu.
Untuk diketahui bahwa di Kabupaten Serang jumlah penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN KIS sebanyak 480 ribu orang. Sedangkan jumlah PBI dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sebanyak 20.026 orang.
Menurut dia, sekarang tempat pelayanan BPJS Kesehatan bisa dilakukan diluar KLOK, yakni di 67 mall di Indonesia. Kalau di Serang ini di Mall Of Serang (MOS). Selain itu juga ada 41 kader JKN-KIS (BPJS Kesehatan) yang menerima pendaftaran kepesertaan BPJS.
“ Kemudian ada drop box dimana peserta bisa masukkan ke drop box tersebut, kemudian nanti kader akan mengambil dan mendaftarkan dan mengirimkan kartu BPJS Kesehatan langsung kerumah, “ ujarnya.
Ia berharap kesadaran masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. “ Saya berharap kepada yang mampu segera mendaftar, supaya dengan gotong royong semua dapat tertolong dan mereka tentunya dapat teratasi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, ‘ katanya.
Pihaknya akan berupaya agar kelas menengah ke atas masuk BPJS Kesehatan melalui dinas terkait, seperti untuk kalangan petani melalui dinas Pertanian,
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan bahwa masyarakat menengah harus diajak menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Karena bagaimanapun juga program pemerintah harus ada subsisi silang dari masyarakat sendiri.
Kalangan menengah keatas bisa mensubsidi masyarakat ekonomi bawah. Karena masyarakat tidak mampu secara ekonomi sangat rentan masalah kesehatan, sehingga sering berobat ketimbang masyarakat menengah keatas. Karena masyarakat menengah keatas mampu menjaga kesehatan dan sadar akan pola hidup sehat.
“ Jadi sangat berarti kelas menengah atas ini bagi BPJS supaya anggaran pemerintah pusat juga tidak membengkak untuk pelayanan kesehatan, “ ujarnya. Terkait BPJS Kesehatan untuk warga miskindi Kabupaten Serang, kata Tatu seharusnya mereka sudah menjadi peserta. Tapi karena ada pendistribusian BPJS Kesehatan yang tak tepat akibat pendataannya keliru, masih ada yang belum menjadi peserta.
“ Pemkab Serang masih menganggarkan untuk mereka yakni Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Dari surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, kalau yang sakit kita Back Up. Ini kedepan bisa kita cocer semuaoleh BPJS. Kita juga berupaya untuk BPJS Mandiri, kita masukkan dengan anggaran APBD, misal kader Posyandu, “ ujarnya.